Dari TKR, TRI, ke TNI

Dari TKR, TRI, ke TNI

Dari TKR, TRI, ke TNI

Dari TKR, TRI, ke TNI

Sejarah ketentaraan Indonesia terus

mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan keamanan rakyat, dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isi dari Penetapan Pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap satu bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI (Tentara Republik Indonesia). Hal ini berdasarkan pada Maklumat Pemerintah tertanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan-badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR. Di dalam Lingkungan Markas Tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI (Angkalan Laut Republik Indonesia) dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI (Angkalan Udara Republik Indonesia). Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut.

  1. Di lingkungan Markas Besar:
  2. Panglima Besar: Jenderal Sudirman
  3. Kepala Staf Umum : Letnan Jenderal Urip Sumoharjo
  4. Pengurangan jumlah divisi:
  5. Jawa – Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat
  6. Sumatra semula 6 divisi menjadi 3 divisi.
  7. Dalam Kementerian Pertahanan:
  8. dibentuk Direktorat Jenderal bagian militer, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo, dan
  9. dibentuk biro khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran.
  10. Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping tentara resmi TRI, ALRI, dan AURI, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TRI. Jelas ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaum Belanda.

Sehubungan dengan kenyataan itu maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Sukarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar Penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU). Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia.


Sumber: https://ironmanfactory.com/ahok-sosok-yang-paling-banyak-dicuitkan-tahun-ini/