Sejarah Akuntansi Pemerintahan

Krisis ekonomi telah membawa perubahan signifikan karena reformasi dan, akibatnya, kemandirian seluas mungkin untuk wilayah yang diduduki terutama oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga diikuti oleh keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah menerima bagian yang lebih besar dalam distribusi pendapatan. Selain itu, jumlah sisanya dibayarkan oleh Dana Penjatahan Umum dan Dana Penjatahan Khusus. Kemandirian regional juga menimbulkan masalah baru dalam bentuk tekanan pada daerah tertentu untuk memperluas wilayah ini sehingga daerah dan krisis mulai tumbuh.

Selain reformasi, negara ini telah mengalami perubahan di berbagai sektor untuk mendukung reformasi di tahun-tahun keuangan agar sistem keuangan berjalan dengan lancar. Perubahan penting adalah perubahan dalam akuntansi, termasuk manajemen. Perubahan ini sangat penting karena hasil dari proses akuntansi dan siklus berasal dari informasi keuangan yang tersedia untuk klien yang berbeda sesuai dengan tujuan mereka. Keuangan pemerintah dan fungsi akuntansi negara terkait erat, sehingga sistem dan proses lama dalam akuntansi negara menciptakan sejumlah kendala yang tidak mendukung penerapan tata kelola yang baik dalam administrasi negara.

Reformasi birokrasi juga menyentuh pada pengelolaan aset milik negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mendukung perubahan dalam sistem akuntansi nasional. Jika sistem input tunggal telah digunakan di masa lalu, maka itu telah diubah menjadi sistem input ganda. Selain itu, pencatatan transaksi keuangan tunai perlu diamandemen secara agregat. Sumber: guruakuntansi.co.id

Standar Akuntansi Pemerintahan

Instansi pemerintah bukanlah institusi yang seharusnya mendapat manfaat. Namun, lembaga pemerintah dalam kegiatannya terbukti merupakan pengeluaran dan pendapatan, sehingga lembaga pemerintah juga memerlukan siklus akuntansi biaya untuk menghasilkan informasi keuangan, yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penerbitan standar akuntansi pemerintah (SAP) telah lama diusulkan, tetapi menerbitkan SAP bukanlah tugas yang mudah. Melalui proses yang panjang, pemerintah akhirnya mengeluarkan Keputusan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang membuka sejarah baru manajemen keuangan pemerintah sejak SAP akhirnya diperkenalkan di Indonesia sejalan dengan pekerjaan akuntingnya.

Penyusunan SAP dimulai pada tahun 1994 dengan diperkenalkannya Standar Akuntansi (SAK) oleh Institut Akuntansi Indonesia (IAI) dengan pengembangan akuntansi profesional. Akhirnya, berkat kelahiran SAK, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) dari Kementerian Keuangan Indonesia memulai persiapan untuk SAP. Reformasi di Indonesia semakin mendorong penciptaan SAP, karena warga negara Indonesia menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengenalan PP no. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah menjadi tonggak penting dalam pengembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2002, Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan standar akuntansi pusat dan daerah negara.

Selanjutnya, aturan lain diadopsi untuk memperkuat masalah SAP, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan publik, yang menetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN / APBD harus disusun sesuai dengan SAP. Standar-standar ini disusun oleh Dewan Standar Independen dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah. UU Perbendaharaan Negara No. 2004 mengesahkan penyusunan laporan tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, sebuah komite untuk persiapan standar akuntansi pemerintah dibentuk dengan keputusan presiden.

Baca juga: