BKKBN Singgung Tingginya Angka Kehamilan Diluar Nikah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyoroti kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan pasangan subur karena efek epidemi Kovid-19, yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Kepala BKKBN, Hasto Verdoyo mengatakan pada acara World Population Day 2020 bahwa partainya “dengan jelas dan menyeluruh menangani” peningkatan angka kehamilan di Indonesia selama epidemi Kovid-19.


Sebelumnya, diperkirakan akan ada 400.000 kehamilan baru selama epidemi Kovid-19 di Indonesia.

“Kami merespons dengan fokus yang jelas dan menyeluruh tentang apa yang terjadi. Layanan seperti apa yang tidak dapat diakses, pengurangan layanan dan kemudian dampaknya akan terjadi,” kata Sura.com seperti dikutip Jumat. (10/10/2020).

Menurut Hasto, efek kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan pasangan usia subur adalah dampak dari epidemi Covid-19, sehingga kelompok tersebut terganggu atau terhambat dalam mengakses layanan kontrasepsi.

Dia mengatakan bahwa sebelum epidemi Kovid-19, jumlah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak diinginkan adalah 17,5 persen.

Bahkan, di beberapa kota besar, termasuk DKI Jakarta, angkanya bahkan lebih tinggi, yaitu 26 dan 24 persen di Yogyakarta.

Tidak hanya itu, kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak diinginkan pasangan suami istri, efek jangka panjang seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan “kaskade” (stunt children) yang tidak kita harapkan.

“Dampak selanjutnya adalah kematian ibu dan anak,” katanya.

Menurutnya, masalah populasi harus diperiksa, terutama pada Hari Populasi Dunia.

Sebagai organisasi yang menerapkan UU No. 52 tahun 2009, BKKBN mengamanatkan tidak hanya badan koordinasi nasional untuk keluarga berencana, tetapi juga badan kependudukan.

Karena itu, Hasto Verdoyo mengatakan bahwa pekerjaan nasional BKKBN terkait masalah kependudukan terus membaik, termasuk peran terbaiknya, sehingga memiliki dampak yang besar, terutama dalam mencegah masalah kependudukan.

Demikian pula dengan wakil BKKBN untuk pengendalian populasi, dr. Dwi Listyvardani mengatakan bahwa sejalan dengan tema global Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN masih menangani isu-isu terkait dengan epidemi Kovid-19, yang telah memengaruhi layanan kesehatan dasar ibu dan anak.

“Ini termasuk kekerasan terhadap perempuan karena menimbulkan masalah global, tidak hanya di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, selama epidemi Covid-19 BKKBN, ada masalah serius karena berbagai masalah populasi. Untuk memperkuat peran lembaga yang mengelola populasi, BKKBN sedang mempersiapkan artikel akademik.

“Kami saat ini sedang menyiapkan dokumen akademik untuk RUU No. 52 tahun 2009 dan memperkuat pengaturan presiden tentang pengembangan populasi,” kata Dwi Listyavardani.

Baca juga: