KPPU: Pertamina Lakukan Diskriminasi Harga BBM

Contoh Diskriminasi Harga

KPPU: Pertamina Lakukan Diskriminasi Harga BBM

Merdeka.com – Kapanlagi.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) menilai PT Pertamina (Persero) telah melakukan diskriminasi harga jual bahan bakar minyak (BBM) khususnya ke kalangan industri.

Wakil Ketua KPPU Pande Radja Silalahi dalam suatu diskusi di Jakarta, Selasa, mengatakan, praktik diskriminasi harga yang dilakukan Pertamina itu telah melanggar pasal 6 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 6 UU 5/1999 menyebutkan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

“Kami meminta agar Pertamina segara menghentikan praktik diskriminasi harga BBM tersebut. Kami memberikan waktu satu pekan kepada Pertamina untuk memberikan jawaban. Jika tidak, kami akan melanjutkannya ke proses hukum,” katanya.

Ia mencontohkan, Pertamina memberikan harga BBM jenis minyak tanah yang berbeda kepada dua perusahaan yang memproduksi pembasmi serangga yakni Baygon dan Raid.

Menurut Pande, Pertamina tidak memiliki aturan yang memberikan wewenang untuk melakukan diskriminasi harga BBM.

Sesuai Peraturan Presiden No 22 Tahun 2005, lanjutnya, Pertamina hanya boleh menetapkan harga BBM yang berbeda hanya terhadap kapal berbendera asing dan nasional.

“Waktu kita tanyakan ke Pertamina, mereka mengaku jika tidak memiliki kriteria yang baku menyangkut penentuan harga BBM yang berbeda-beda itu,” ujarnya.

Menurut dia, diskriminasi harga BBM tersebut dikenakan Pertamina pada penjualan BBM di luar kouta yang ditetapkan.

Sesuai APBN 2005, Pertamina mendapat kuota konsumsi BBM bersubsidi sebesar 59,6 juta kiloliter.

Namun, BUMN tersebut memperkirakan konsumsi BBM tahun 2005 akan membengkak hingga mencapai 65,6 juta kiloliter.

“Atas dasar perkiraan selisih yang mencapai 5 juta kiloliter itulah, Pertamina kemudian menjual BBM dengan harga non subsidi secara berbeda-beda,” katanya.

Pande juga menyebutkan, selisih konsumsi BBM yang mencapai 5 juta kiloliter atau sekitar 10 persen dari kuota 59,6 juta kiloliter akan mendistorsi pasar dan berpotensi besar menjadi “moral hazard.”

“Siapa yang akan mengawasi harga BBM yang dijual secara berbeda-beda itu. Karena itu, kami minta agar Pertamina segara menghentikan penjualan BBM dengan harga yang berbeda-beda itu,” katanya.

Sementara itu, anggota KPPU Tadjuddin Noer Said menambahkan, jika Pertamina ingin menjual harga BBM secara berbeda-beda maka BUMN itu harus memiliki dasar hukum berupa keputusan pemerintah.

“Jika Pertamina beralasan penjualan BBM di atas kuota itu agar tidak terjadi kelangkaan, maka Pertamina bisa minta pengecualian ke pemerintah agar bisa menjual harga secara berbeda-beda. Pertamina tidak boleh memutuskan sendiri,” ujarnya.

https://radiomarconi.com/