Evaluasi Atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi Atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi Atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi Atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Evaluasi Atas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama. Berbagai kebijakan, strategi, program dan proyek PK baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang bersifat tidak langsung (program sektoral dan regional) telah diimplementasikan baik dalam skala nasional maupun lokal. Hasil yang dicapai dari berbagai upaya pemerintah tersebut secara statistik cukup menggembirakan yang terbukti dari berkurangnya jumlah penduduk miskin secara signifikan sampai dengan tahun 1996. Namun, kecenderungan menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut tidak dapat bertahan lama dengan adanya krisis moneter pada pertengahan 1997. Krismon yang kemudian berkembang menjadi krisis politik pada gilirannya telah meluluh-lantakkan prestasi pembangunan dan perekonomian Indonesia. Dampak krisis ekonomi –yang masih dirasakan dampaknya sampai saat ini—secara empiris telah membawa konsekuensi kepada meningkatnya jumlah penduduk miskin sekaligus jumlah penganggur yang sangat besar.

Sebenarnya dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak program-program yang pernah dilakukan dalam upaya mengurangi kemiskinan baik yang diluncurkan pemerintah, dunia usaha maupun oleh masyarakat sendiri. Program-program tersebut meliputi program-program di 11 departemen/lembaga pemerintah non-departemen, program-program perbankan umum dan perbankan perkreditan rakyat, dunia usaha, dan masyarakat sendiri.

Tabel 1.
Dana Untuk Mendongkrak Kesejahteraan Penduduk Miskin vs Jumlah Penduduk Miskin

No Tahun Anggaran Pemerintah
(Triliun) Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta)
1 2002 19,212 * 38,40 13,30 25,10
2 2003 22,182 * 37,40 12,30 25,10
3 2004 28,311 * 36,10 11,50 14,60
4 2005 32,812 * 41,12 ** 10,85 ** 30,27 **
Sumber: Depdagri, Depkeu dan BPS (berbagai tahun, diolah)
Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi

Namun usaha-usaha tersebut belum secara drastis terlihat hasilnya. Bahkan masalah kemiskinan tersebut semakin akut seiring dengan terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 yang sampai saat inipun masih terasa dampaknya. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan terkesan parsial karena setiap terjadi pergantian pemerintahan, konsep lama yang sebenarnya sudah berjalan diabaikan dan dirumuskan kembali kebijakan yang baru. Akibatnya setiap kebijakan belum bisa terlihat hasilnya dan cenderung menjadi komoditas politik untuk mem-presure pemerintahan yang dahulu berkuasa. Di sinilah terlihat bahwa semua kebijakan penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan cenderung politis dan tidak mendasar. Disamping itu dalam struktur pemerintahan sendiri program yang dijalankan terkesan jalan sendiri-sendiri sehingga simpang siur, tidak fokus, dan membingungkan rakyat.

Secara umum, persoalan tidak efektifnya penyelenggaraan program-program peningkatan kesejahteraan adalah terletak pada minimnya akuntabilitas para pemangku kepentingan dan para pelaksana lapangan. Oleh karena itu, salah satu yang dapat ditawarkan adalah meningkatkan peran dana-mikro sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi pada level rumah tangga. Mengapa dana-mikro?, karena dana likuiditas yang tersedia di lembaga-lembaga keuangan sangat berlimpah.

Tabel 2.
Dana Likuiditas Lembaga Keuangan vs Pinjaman-Mikro

No Tahun Dana Likuiditas
(Triliun) Jumlah Pinjaman/Kredit Mikro (Triliun)
1 2002 118,21 * 4,22 **
2 2003 131,44 * 8,17 **
3 2004 148,69 * 13,55 **
4 2005 138,81 * 10,52 **
Sumber: Bank Indonesia dan Depkeu (berbagai tahun, diolah)
Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi

Pada tahun 2005, Presiden mencanangkan Tahun Keuangan Mikro, sayangnya momen tersebut belum mendapatkan gayung bersambut dari Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan peluang ketersediaan dana likuiditas yang besar itu. Banyak yang menyatakan bahwa persoalannya terletak pada ketidaktahuan masyarakat dan termasuk Pemerintah Daerah tentang bagaimana berhubungan dengan lembaga keuangan termasuk bank. Jika saja dana likuiditas tersebut mampu dimanfaatkan secara produktif 30% saja, maka tentu dana tersebut dapat memperbesar kapasitas ekonomi daerah dan mampu menggerakkan roda perekonomian para rumah tangga miskin, asalkan ada pihak yang mampu membina dan mendampingi mereka secara profesional. Sememangnya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pinjaman dana-mikro, kebutuhan dan kehadiran seorang pendamping profesional menjadi suatu keharusan, apapun bentuk dan asalnya. Sehingga sering dijumpai adanya sejumlah lembaga keuangan yang menyediakan dana-mikro juga menyediakan pula fasilitas pelayanan nasabah yang dikelola secara profesional.

Pemerintahan yang sedang berjalan sekarang menghadapi hal yang sama yaitu penanggulangan kemiskinan. Tentunya pemerintah harus belajar dari kesalahan para pendahulunya yaitu tidak membuat kebijakan baru sama sekali. Apalagi usia pemerintahan sendiri hanya sampai tahun 2008 sehingga diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah yang harus dipilih dan dilakukan oleh Indonesia, kebijakan seperti apa yang harus dikeluarkan, dan kapan seharusnya kebijaksanaan tersebut dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan saat ini.

Baca Juga :