Zonasi Sekolah Permudah Distribusi Guru

Mendikbud menyampaikan bahwa pada akhir Juli ini Kemendikbud akan mengundang seluruh kepala dinas untuk melakukan evaluasi sistem zonasi ini. Sekaligus juga untuk mendata sehingga bisa membuat pemetaan berapa siswa yang bersekolah dalam satu zonasi dan juga distribusi gurunya. “Kebijakan zonasi ini untuk membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru,” tuturnya. Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayanti dalam kesempatan kemarin menjelaskan, distribusi guru memang sudah menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun kemauan pemerintah untuk merotasi guru ini harus dilakukan dengan kajian mendalam. Sebab, masih banyak daerah yang kekurangan guru dan juga ada penumpukan guru. Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada kajian maka distribusi guru sesuai zonasi ini tidak akan tepat sasaran.

Zonasi Sekolah Permudah Distribusi Guru

Zonasi Sekolah Permudah Distribusi Guru
Zonasi Sekolah Permudah Distribusi Guru

 

 

Penerapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sekolah akan lebih mempermudah pelaksanaan kebijakan pendistribusian guru pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah ingin guru bisa mengajar tidak hanya di sekolah favorit namun menyebar agar kualitas pendidikan pun semakin merata. Karena itu arah kebijakan sistem zonasi sekolah memang akan berdampak pada pendidikan. Salah satunya adalah distribusi guru, di mana hingga saat ini masih terjadi ketidakmerataan guru.

Karena itu guru akan dirotasi

dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan zonasi masing-masing. “Kita akan lakukan tour of duty guru. Sebab masih banyak guru yang ngumpul di beberapa sekolah saja,’’ kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat diskusi Forum Merdeka Barat bertajuk Zonasi Sekolah untuk Pemerataan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta, kemarin.

Muhadjir optimistis guru akan bisa di distribusikan karena sudah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur bahwa seluruh pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, dengan adanya zonasi maka bisa dibuat pemetaan mana sekolah yang kelebihan atau kekurangan guru. Sehingga nanti guru yang selama ini mengajar di sekolah favorit nanti harus dirotasi untuk merasakan bagaimana mengajar di sekolah nonfavorit.

Menurut Muhadjir sekolah itu bisa berstatus

favorit karena gurunya juga hebat. “Dengan demikian kita bisa tahu sekolah itu bagus karena kinerja sekolah atau memang siswanya yang terpilih,” jelasnya.

Guru besar Universitas Negeri Malang ini menerangkan, Kemendikbud ingin tidak ada guru yang mengajar dan pensiun di satu sekolah sejak pertama kali mengajar. Hal demikian tidak diperbolehkan, menurut Muhadjir, maksimum guru mengajar di satu sekolah hanya selama empat hingga lima tahun dan selebihnya harus dirotasi. Muhadjir juga menginginkan agar semua guru PNS bisa mengalami dinas mengajar di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sehingga kualitas pendidikan bisa merata.

Mendikbud menyampaikan bahwa pada akhir

Juli ini Kemendikbud akan mengundang seluruh kepala dinas untuk melakukan evaluasi sistem zonasi ini. Sekaligus juga untuk mendata sehingga bisa membuat pemetaan berapa siswa yang bersekolah dalam satu zonasi dan juga distribusi gurunya. “Kebijakan zonasi ini untuk membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru,” tuturnya.

Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayanti dalam kesempatan kemarin menjelaskan, distribusi guru memang sudah menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun kemauan pemerintah untuk merotasi guru ini harus dilakukan dengan kajian mendalam. Sebab, masih banyak daerah yang kekurangan guru dan juga ada penumpukan guru. Sehingga dikhawatirkan jika tidak ada kajian maka distribusi guru sesuai zonasi ini tidak akan tepat sasaran.

 

Sumber :

http://ojel.student.umm.ac.id/gambar-kulit-beserta-strukturnya/